Promosi legendaris sekaligus kontroversial dari jaringan restoran seafood terkemuka, "Ultimate Endless Shrimp" milik Red Lobster, kembali menjadi sorotan dunia bisnis. Mantan pemilik mayoritas restoran tersebut kini resmi menghadapi gugatan hukum setelah dituduh mengeksploitasi promo makan udang sepuasnya itu hingga memicu kebangkrutan perusahaan.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan laporan dari Dexerto, gugatan ini diajukan oleh Red Lobster Litigation Trust terhadap raksasa produk laut asal Thailand, Thai Union. Dalam dokumen pengadilan, mereka menuduh perusahaan tersebut telah mengutamakan kepentingan bisnis pasokan udang mereka sendiri di atas kelangsungan finansial jangka panjang Red Lobster.
Menurut berkas tuntutan hukum yang beredar, promo Ultimate Endless Shrimp diubah statusnya menjadi menu permanen seharga 20 dolar AS pada tahun 2023. Skema ini diduga bukan sekadar kegagalan strategi pemasaran biasa, melainkan bagian dari skenario terstruktur untuk menggenjot volume penjualan udang milik Thai Union dengan harga yang telah digelembungkan.
Pihak manajemen Red Lobster dikabarkan telah berulang kali memperingatkan bahwa menjadikan menu tersebut permanen dengan harga murah akan mendatangkan kerugian yang sangat masif. Kendati peringatan keras telah dilayangkan, jajaran petinggi dari Thai Union tetap bersikeras melanjutkan promosi tersebut dan membatasi akses restoran untuk membeli dari pemasok kompetitor.
Dari pantauan redaksi, dokumen gugatan bahkan menggambarkan situasi promosi tersebut bak sebuah "kecelakaan mobil" yang mengerikan. Banyak gerai restoran di lapangan yang pontang-panting memenuhi lonjakan permintaan ekstrim dari konsumen, kehabisan stok bahan baku, hingga akhirnya menderita kerugian kuartalan yang membengkak hingga 11 juta dolar AS.
Akibat dari strategi ugal-ugalan ini, Red Lobster terpaksa mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 (Chapter 11 bankruptcy protection) pada tahun 2024 lalu. Menurut pengamatan tim redaksi, melalui jalur hukum ini pihak perwakilan kreditur menuntut ganti rugi materil yang besar atas rusaknya ekosistem bisnis waralaba tersebut.
Di sisi lain, pihak Thai Union dengan tegas membantah seluruh tuduhan ekploitasi yang diarahkan kepada mereka. Perusahaan menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembelaan penuh di pengadilan guna membersihkan nama baik korporasi dari runtuhnya imperium bisnis kuliner legendaris itu.